BERITA

  • PPDB SISTEM ZONASI DAN IKLIM PRESTASI

    PPDB SISTEM ZONASI DAN IKLIM PRESTASI

    Implementasi sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 berdampak besar pada progres pembelajaran ke depan. Proses seleksi peserta didik baru yang sebelumnya cenderung bertumpuk di sekolah tertentu akan sedikit terurai.

    Adalah fakta ketika masyarakat mengelompokkan sekolah menjadi dua kategori yakni sekolah unggulan dan bukan unggulan. Sekolah dengan predikat tersebut tentunya tidak muncul begitu saja. Ada kriteria tidak tertulis yang kemudian menggiring masyarakat untuk secara bersama-sama menyebutkan sekolah tertentu sebagai unggulan dan bukan unggulan.

    Prestasi yang sudah ditunjukkan baik oleh siswa, guru maupun sekolah secara kelembagaan adalah faktor yang menjadikan sebab utama munculnya sekolah unggulan dan bukan unggulan. Fakta inilah yang kemudian membuat masyarakat berebut untuk memasukkan putra-putrinya agar bisa belajar di sekolah tersebut.

    Untuk sekolah swasta yang melakukan pembiayaan secara swadaya, hal ini menjadi nilai jual. Sekolah tersebut akan leluasa untuk menawarkan berbagai program unggulan kepada masyarakat dengan janji prestasi yang lebih tinggi. Konsekwensinya, masyarakat juga harus berani ‘membeli’ program tersebut dengan harga yang tinggi pula. Namun, bagi sekolah negeri, kenyataan seperti ini memberi aroma yang kurang sehat dan bisa memberi ruang praktek-praktek negatif.

    Proses PPDB menjadi indikator yang sangat nyata untuk menjadi acuan masyarakat dalam menilai apakah sekolah tertentu termasuk unggulan atau tidak. Semakin banyak peminat, sekolah tersebut adalah sekolah unggul dan dipastikan memiliki nilai jual yang besar. Ada dua efek tidak bagus yang muncul dari kenyataan ini. Pertama; tidak terserapnya warga sekitar untuk belajar di sekolah tersebut karena patokan passing grade yang tinggi. Ketika siswa tersebut berasal dari keluarga mampu secara ekonomi, mungkin, hal ini tidak akan menjadi masalah. Namun, ketika diketahui bahwa siswa tersebut berasal dari keluarga tidak mampu, maka pemerintah harus turun tangan.

    Kedua, proses PPDB tersebut memberi celah untuk memunculkan praktek-praktek tidak sehat. Ketika sekolah negeri memiliki nilai jual tinggi maka sangat mungkin sekolah tersebut menjadi komoditi untuk dijadikan tempat KKN.  Walau pemerintah sudah mengeluarkan aturan perihal kegiatan yang termasuk kategori kegiatan rawan pungutan liar dan sekolah sudah berusaha mengantisipasinya, namun masyarakat tidak seutuhnya tahu dan bisa mematuhi aturan yang ada. Muncullah istilah jual-beli kursi yang kebanyakan dilakukan oleh pihak-pihak di luar sekolah. Sekolah secara kelembagaan menjadi korban, sasaran cela dan kambing hitam.

    Sistem zonasi adalah alternatif baru yang diyakini akan memberi solusi untuk kedua masalah tersebut. Sistem zonasi yang mengabaikan nilai hasil ujian nasional, akan memungkinkan warga sekitar untuk bisa masuk ke sekolah terdekat termasuk sekolah unggulan. Sistem zonasi juga sedikit banyak akan mengikis fenomena kastalisasi sekolah negeri. Dengan sistem zonasi, penumpukkan pendaftaran siswa pada sekolah tertentu akan sedikit terkikis karena dalam aturan yang diterbitknan, sekolah akan memprioritaskan calon peserta didik dengan domisili terdekat. Namun, pertanyaan sederhananya adalah akankah hal ini berpengaruh pada iklim prestasi yang selama ini telah dibangun oleh sekolah-sekolah unggulan?

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Indeks